Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Kalau Lapindo Punya Uang buat "Ngebor", Lebih Baik untuk Bayar Utang ke Masyarakat

Kompas.com - 25/01/2016, 18:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin pengeboran kepada PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Senin (25/1/2016). Pernyataan keras terkait kegiatan pengeboran Lapindo antara lain disampaikan oleh Joko Purwanto (anggota Fraksi PPP), Harry Purnomo (Fraksi Gerindra), Syaikhul Islam (Fraksi PKB), Kurtubi (Fraksi Nasdem), dan Mulyadi (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat).

Joko Purwanto meminta pemerintah untuk menghentikan proses pengeboran Lapindo di Sidoarjo. Sebab, patahan yang ada di lokasi tersebut saat ini tidak bisa diprediksi. Bahkan, banyak sumur masyarakat yang juga menjadi tempat semburan lumpur.

"Kalau (Lapindo) punya uang buat ngebor, mending uangnya untuk bayar utang saja ke masyarakat," kata Joko.

Syaikhul yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur menekankan, masyarakat di Sidoarjo tidak mau lagi kejadian pada tahun 2006 terulang.

"Sekarang dia (Lapindo) mau ngebor lagi? Kita realistis saja. Dulu dia bertanggung jawab, enggak? Saya ingin kita menghentikan ini, atas nama kemanusiaan," imbuh Syaikhul.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com