Pengamat: Kereta Cepat, Ini Bukan soal Siapa yang Punya Proyek...

Pengamat transportasi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, menilai, berlarutnya perizinan kereta cepat ialah karena pemerintah tidak cukup cair.

"Di tingkat mikro, pemerintah tidak cukup responsif menyesuaikan peraturan yang relevan," ujar Danang kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Menurut dia, bila melihat pendekatan yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menetapkan timeline dimulainya suatu proyek, menteri-menteri di bawahnya harus cepat dan responsif.

Misalnya, tutur Danang, dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Presiden sudah mengeluarkan Perpres 107 Tahun 2015. Seharusnya, semua aturan di tingkat kementerian segara disesuaikan.

"Ini kan bukan soal siapa yang punya proyek. Infrastruktur harus jadi prioritas nasional, di atas kepentingan masing-masing kementerian," kata dia.

Selain persoalan di tingkat mikro, Danang juga menyoroti tingkat makro proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut dia, proyek tersebut hingga kini tidak memiliki kajian yang lengkap terkait kajian kelayakan ekonomi. Padahal, ucap dia, kajian itu bisa menjadi pegangan penting proyek yang diperkirakan menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 trilliun itu (kurs 13.900).

"Juga dibuat analisis komprehensif. Tentang risiko dan mitigasinya, baik risiko tidak tercapainya sasaran jumlah penumpang maupun sasaran pendapatan, risiko membengkaknya biaya, risiko project delay, dan risiko perubahan nilai tukar karena China sendiri secara domestik tidak sekuat 10 tahun yang lalu," ucap Danang.