Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Regulasi dan SDM Bisa Ganjal Indonesia Masuk TPP di 2018

Kompas.com - 04/02/2016, 14:33 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk meneken pakta integritas ekonomi dalam Trans-Pasific Partnership (TPP) pada 2018 mendatang dinilai terburu-buru.

Jangka waktu dua tahun yang dijanjikan pemerintah dirasa belum cukup, melihat pengalaman pemerintah dalam mempersiapkan diri masuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Achmad Hafisz Tohir, mencontohkan pada persiapan MEA, Indonesia dinilai masih minim dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tengok saja, rata-rata pekerja Vietnam bisa menggunakan dua bahasa dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Soal hospitality, pekerja Filipina dinilai nomor satu.

"Jadi meskipun buruh kita murah, belum tentu menang bersaing," kata Achmad kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Pemerintah sebelumnya yakin Indonesia bisa bergabung dalam TPP pada 2018, atau dua tahun ke depan. Achmad mengingatkan pemerintah, di samping meningkatkan kapasitas SDM, setidaknya ada 12 regulasi dalam bentuk undang-undang yang harus direvisi agar Indonesia bisa bersaing kelak di TPP.

"UU Penanaman Modal Negara, UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Persaingan Usaha, UU Koperasi, dan lain-lain itu yang harus diperbaiki. Sekarang yang lagi dibahas di Komisi XI tentang tarif," jelas Achmad.

Pendek kata, Achmad mengatakan siap tidaknya Indonesia masuki TPP tergantung dari pembenahan regulasi yang lebih sesuai dengan level permainan negara-negara TPP.

"Kalau harus masuk TPP sekarang, saya enggak setuju. Pemerintah harus presentasikan dulu yang disiapkan dan targetnya apa," pungkas Achmad.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebelumnya mengakui rencana masuknya Indonesia dalam TPP menjadi topik hangat yang diperbincangkan di kabinet.

"Banyak sekali yang harus kita reformasi. Sudah mulai banyak rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinator secara formal," kata Thomas, dalam bincang-bincang terbatas dengan beberapa media, pada Selasa (2/2/2016).  

Menurut dia, TPP dan trade agreement jadi isu paling hangat yang dibahas pemerintah. Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah akan meneken trade agreement dengan Eropa.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai integrasi ekonomi ASEAN, Thomas menuturkan pemerintah sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut.

"Pertama, ASEAN itu belum terlalu terintegrasi. Tantangan TPP lebih besar untuk mereformasi diri agar bisa bertanding," ucap Thomas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com