KSPI: Awas! Tenaga Kerja Asal China Bisa Caplok Lapangan Kerja

Menurut organisasi ini, China memiliki kebijakan dan tujuan untuk memasukkan pekerja tanpa keterampilan (unskilled labour) ke negara-negara tempat mereka berinvestasi.

Sementara itu, negara lain, seperti Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa yang berinvestasi di Indonesia, tidak memiliki kebijakan tersebut.

Said Ikbal, Ketua KSPI, menilai ada anomali kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pabrik yang lama beroperasi banyak yang tutup dan memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Di sisi lain, investasi dengan investor China diberi kemudahan.

Menurut dia, dampak dari longgarnya kebijakan pemerintah adalah masuknya puluhan ribu pekerja ilegal dari China.

"Para pekerja itu rata-rata terdapat di daerah Pandeglang di Banten, Sulawesi Tenggara, Buleleng di Bali, dan Kalimantan," kata Ikbal, di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, catatan KSPI menunjukkan, sejak Januari 2016, jumlah pekerja Indonesia yang terkena PHK mencapai 8.000 orang. Rinciannya, Panasonic dan Toshiba merumahkan 2.145 orang.

Lalu, perusahaan elektronik Korea, Samoin, merumahkan 1.166 karyawan. Starlink merumahkan 452 karyawan. Selain itu, PHK yang terjadi di industri perminyakan berimbas pada 5.000 orang.

Jika pemerintah tidak mengambil langkah tanggap, Ikbal mengatakan, maka nasib 50.000 pekerja Indonesia akan terancam oleh PHK.

Tahun lalu, pemerintah sudah membantah isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menyatakan, total pekerja asing di Indonesia lebih kurang hanya 70.000 orang.

Jumlah ini sangat sedikit dibanding angkatan kerja di dalam negeri yang berjumlah 129 juta jiwa, dengan total penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa.

"Itu artinya, perbandingan dengan tenaga kerja asing 0,1 persen saja tidak ada. Kalau dikatakan 'serbuan', ini dari mana 'serbuan'-nya," ujar dia.