Soal Ketahanan Pangan di NTT, BI Akan Lapor ke Presiden atau Wapres

KUPANG, KOMPAS.com - Rapat koordinasi Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menghasilkan 10 kesimpulan.

Di antaranya, perlu adanya upaya mendorong ketahanan pangan dan perbaikan sistem logistik nasional untuk menjaga inflasi.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berjanji akan melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu sebagai upaya tindak lanjut rapat tersebut.

"Jadi pasti hasil dari pertemuan ini akan dikomunikasikan (kepada Presiden dan Wapres)," ujar Agus usai rapat koordinasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (12/2/2016).

Rapat koordinasi itu digelar di NTT lantaran provisi itu merupakan penyuplai pangan yang besar kepada daerah-daerah lain di Indonesia.

Bila suplai pangan dari NTT terganggu, maka harga pangan bisa melonjak sehingga menyebabkan inflasi.

Sementara itu BI sangat memperhatikan laju inflasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BI menginginkan adanya ketahanan pangan untuk menjaga laju inflasi.

Usai rapat itu, BI mengatakan bahwa ada potensi besar kenaikan laju inflasi pada 2016 ini.

Hal itu disebabkan dampak terlambatnya masa tanam dan panen pada akhir 2015 serta potensi musim hujan yang panjang pada 2016.

Selain dihadiri Gubernur NTT, rapat koordinasi inisiatif BI itu juga dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan.