Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Dorong Akses Keuangan di Daerah

Kompas.com - 13/02/2016, 19:27 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

CIREBON, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan pemerintah daerah akan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Pembentukan tim ini juga merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Isu pertama tentang TPAKD pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo di acara Financial Executive Gathering 15 Januari 2016. Dalam pidatonya, beliau menekankan perlunya dibentuk TPAKD di daerah untuk mempercepat akses keuangan," kata Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto di Cirebon, Sabtu (13/2/2016).

Agus menjelaskan, TPAKD pada dasarnya mirip dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk oleh Bank Indonesia (BI).

Tim ini akan mengidentifikasi kebutuhan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan sehingga dapat dikembangkan potensinya dan mampu menyejahterakan masyarakat.

"Tim ini juga akan memberi solusi inklusi keuangan ke kepala daerah. Misalnya, ada daerah yang kaya sumber daya alam tapi dananya minim, kita bisa beri solusi untuk menerbitkan obligasi daerah," jelas Agus.

Selain itu, ia memberi contoh pula, ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang amat besar.

Nantinya, TPAKD dapat pula mendorong UKM potensial yang ada di daerah untuk masuk ke pasar modal.

"Mudah-mudahan TPAKD bisa di semua kota. Koordinatornya Sekda provinsi atau kota. Pimpinan OJK di daerah sebagai sekretaris. Bupati, gubernur, dan walikota menjadi tim pengarah," tutur Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com