Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Belum Kaji Usulan Insentif untuk Industri Migas

Kompas.com - 16/02/2016, 19:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir dua pekan sejak kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) mengajukan sejumlah usulan untuk meringankan industri hulu migas, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum juga menggelar rapat baik internal maupun lintas kementerian untuk membahas opsi-opsi insentif yang akan diberikan.

"Belum dibahas di internal. Kalau agenda (lintas kementerian) tanya kantor sebelah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani di  Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Ketika ditanyakan kemungkinan perubahan skema bagi hasil di industri migas, Askolani belum mau berkomentar.

"Kita tidak bisa berandai-andai. Kita belum ada info sama sekali. Seharusnya kan kalau mau ada usulan tentunya akan dikaji dulu oleh Kementerian Keuangan," jelas Askolani.

Usulan insentif untuk industri migas perlu dikaji oleh Kemenkeu, sebab hal tersebut akan berdampak langsung terhadap fiskal.

Selain itu, kata Askolani, insentif yang diberikan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, Deputi III Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perubahan skema bagi hasil produksi minyak dan gas dengan KKKS.

Menurut Montty, perubahan skema bagi hasil bertujuan untuk membantu industri migas yang kini tengah terpukul akibat anjloknya harga minyak mentah dunia.

"Pada harga minyak mentah yang tinggi saja, produksi KKKS terus menurun, apalagi dengan kondisi harga minyak mentah yang drop seperti saat ini," kata Montty.

Karena itu, kata Montty, pemerintah perlu memberikan insentif untuk menggairahkan kembali industri hulu migas.

Ketika ditanyakan insentif apa yang paling mungkin dilakukan, Montty mengatakan pemerintah perlu mengubah skema bagi hasilnya.

Saat ini, bagi hasil untuk minyak adalah 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor.

Terkait insentif perpajakan yang diusulkan perusahaan-perusahaan migas, Montty menerangkan hal tersebut mustahil dilakukan melihat realisasi penerimaan negara yang turun.

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah bisa melakukan banyak agar industri hulu migas bisa bertahan dari harga minyak mentah yang jatuh saat ini. Ia mengusulkan perlunya perubahan skema bagi hasil (production split).

(Baca: Kontraktor Kesulitan, Pemerintah Kaji Perubahan Skema Bagi Hasil Produksi Migas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com