Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan Honorer

Kompas.com - 18/02/2016, 16:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Kemarin saya diundang untuk berbicara tentang peningkatan kapasitas diri (self improvement) di sebuah seminar kecil di Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan. Yang mengundang saya adalah Kepala KPPN Kuningan Ratih Hapsari, dia adalah adik kelas saya di FMIPA UGM.

Acara ini dihadiri selain oleh karyawan KPPN, juga oleh mitra kerja dari Satuan Kerja di wilayah pelayanan kantor ini, yaitu Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Menariknya, Ratih meminta seluruh karyawannya hadir, termasuk para sopir, penjaga kebersihan, juga pegawai honorer. Prinsipnya, setiap orang harus didorong untuk meningkatkan kapasitas diri mereka.

Ratih bahkan secara khusus memanggil dua orang karyawan yang bertugas membersihkan kantor, tampil ke depan forum, memberi mereka penghargaan, untuk membangkitkan motivasi mereka.

Pada acara tanya jawab terjadi diskusi menarik soal bagaimana karyawan di tingkat bawah meningkatkan kapasitas mereka. Sangat biasa terjadi, karyawan di tingkat bawah berpikir bahwa posisi mereka abadi di bawah.

Dalam diskusi saya sampaikan bahwa setiap orang bisa naik ke posisi yang lebih baik, dengan syarat ia mau belajar untuk menambah ilmu dan keterampilan. Ada banyak cerita tentang mantan office boy yang naik menjadi karyawan dengan tingkat yang lebih tinggi.

Di perusahaan salah seorang teman saya, ada office boy yang berhasil menjadi programmer. Bahkan ada pula pegawai rendah yang berhasil berkarir sampai ke pimpinan puncak perusahaan. Diskusi juga menyinggung soal karyawan honorer.

Karyawan honorer adalah ironi dalam birokrasi kita. Birokrasi kita itu sudah terlalu gemuk, sangat gemuk, seperti gajah bengkak. Namun birokrasi gemuk itu masih pula memerlukan tambahan berupa karyawan honorer.

Karyawan PNS yang banyak tidak jelas fungsi dan pekerjaannya, masih ditambah lagi dengan karyawan honorer. Pemerintah yang sudah berat beban keuangannya, masih mau menambah beban untuk membayar gaji karyawan honorer. Mengapa?

Sebab pertama adalah persoalan politik pencitraan. Pemerintah membuat citra seakan sedang membuka lapangan kerja. Presiden SBY membuat blunder dengan menambah penerimaan PNS, di antaranya dengan cara mengangkat karyawan honorer, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Blunder ini memicu reaksi berantai. Pemerintah daerah berlomba-lomba merekrut karyawan honorer, dan memberi janji untuk mengangkat mereka jadi PNS. Janji ini merupakan suatu alat politik untuk menuai dukungan.

Bagi para PNS kehadiran karyawan honorer ini adalah kenyamanan. Mereka bisa tetap nyaman bekerja dengan santai, atau bahkan tidak bekerja sama sekali, dengan mengalihkan beban kerja kepada karyawan honorer. Artinya, kehadiran karyawan honorer ini membuat efisiensi birokrasi menjadi semakin menurun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com