Pabrik Garmen Indonesia Segera Dibangun di Kamboja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pabrik garmen Indonesia akan segera dibangun di Kamboja atas kerja sama antara PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Penandatanganan perjanjian naskah kerja sama dilakukan oleh Presiden Direktur PT Panen Lestari Bersama, anak perusahaan Sritex, Budi Susanto Soewono dengan Dirjen Logistik dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kamboja Jenderal Mao Bunarin pada 17 Februari 2016.

Kedua pihak sepakat untuk membentuk perusahaan baru, Sritex (Cambodia) Ltd yang akan bertugas untuk melakukan penyediaan atau pembelian seragam bagi petugas Kepolisian Kamboja.

Untuk itu, Sritex (Cambodia) Ltd juga ditugaskan untuk mendirikan pabrik garmen di Kamboja.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kamboja Pitono Purnomo dan para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Dubes Pitono Purnomo dalam sambutannya mengungkapkan rasa gembira dan menyambut baik kerja sama antara Sritex dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari peningkatan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.

Dia juga menyampaikan bahwa Sritex merupakan salah satu produsen garmen terbaik di Indonesia dan telah memiliki reputasi internasional.

Untuk itu, dia berharap agar kerja sama tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan rencana.

Pitono menyebutkan bahwa kerja sama pembangunan pabrik garmen itu sebenarnya adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Kamboja di sela-sela rangkaian kegiatan Konferensi Asia-Afrika pada 2015.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataannya kepada pers seusai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan harapannya agar pemerintah Kamboja dapat membeli pakaian seragam dan peralatan militer dari Indonesia, sebagai tindak lanjut dari rangkaian pelatihan yang diberikan Indonesia kepada sekitar 6.000 personel militer Kamboja dalam kerangka program bantuan peningkatan kapasitas.