Rencana Pemangkasan Subsidi, Bukti BBM Masih Jadi Komoditas Politik

"Agak aneh menurut saya jika argument yang digunakan adalah pemotongan subsidi BBM, di tengah harga minyak dunia yang sedang anjlok-anjloknya hingga hanya kisaran 30 dollar AS per barrel seperti saat ini," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian kepada KOMPAS.com, Kamis (25/2/2016).

Dzulfian menilai, cara pandang pemerintah soal subsidi BBM aneh.

Dalam pandangannya, pemerintah selalu menjadikan BBM sebagai alat untuk 'menyelamatkan' APBN.

"Dulu ketika harga minyak masih di kisaran 100 dollar AS per barrel, argumennya juga sama, pemotongan subsidi BBM. Kan aneh!" tegas Dzulfian.

Menurut Dzulfian, pemerintah wajib menjelaskan kepada masyarakat bagaimana mekanisme dan formulasi penetapan subsidi BBM tersebut.

"Berapa besar subsidi yang diberikan dan lain-lain harus transparan. Kalau tidak transparan, ya akan terus seperti ini. BBM akan terus menjadi komoditas politik," ucap Dzulfian.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji pemangkasan anggaran belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L), utamanya belanja subsidi.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menutup pendapatan negara yang diproyeksikan meleset Rp 290 triliun.

Direktur Penyusunan Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kunta Nugraha menyampaikan, kajian soal pemotongan anggaran juga bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.

"Semua subsidi (dikaji pemangkasan). Bukan hanya bahan bakar minyak saja," kata Kunta kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2016).

Kunta membenarkan bahwa anggaran subsidi yang dipangkas kemungkinan adalah bahan bakar minyak yakni jenis solar. "Termasuk LPG 3 kilogram," imbuh dia.

Sebagai informasi, dalam APBN 2016 pemerintah mengalokasikan subsidi solar sebanyak 16 juta kilo liter dengan skema subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter.