Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribut Antar-Menteri Soal Blok Masela Tak Sentuh Inti Persoalan

Kompas.com - 03/03/2016, 05:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan antar-menteri terkait Blok Masela dinilai tidak menyentuh hal yang paling krusial dalam pengelolaan sumberdaya alam yakni soal penguasaan negara.

Selama ini, silang pendapat antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said justru terkait teknis eksplorasi lapangan gas abadi tersebut yakni offshore ataukah onshore.

"Kalau penguasaannya tetap oleh swasta asing, ya kita enggak bisa mengendalikan. Kita nanti selalu dibodohi dengan yang namanya cost recovery (pengembalian biaya operasi)," ujar Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati, di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Selama ini, kata dia, ada kebiasaan dari perusahaan asing memanfaatkan cost recovery untuk mengeruk untung dari pengelolaan sumberdaya alam Indonesia.

"Nah kalau terus seperti itu (dikuasai asing) ya kita tetap enggak dapat apa-apa sekalipun misalnya nanti dikontrak pembagian hasilnya jelas," kata Enny.

Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Lubis juga mendukung Pertamina untuk ambil bagain dalam pengelolaan Blok Masela.

"Enggak penting (pengembangan Blok Masela) laut atau darat. Lebih penting yang kelola BUMN kareba punya neraca keuangan. Kita harus perkuat BUMN, pemegang kedaulatan sumber daya migas," kata Iskan.

Saat ini, hak partisipasi Blok Masela dimiliki Inpex Masela Ltd sebagai operator sebesar 65 persen dan sisanya dimiliki Shell Corporation sebesar 35 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com