Pemerintah Galakkan Kembali Program "Tabungan Pos"

Program ini akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan beberapa saat lagi, atau sore ini (8/3/2016).

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani mengatakan, tahun ini pemerintah akan melahirkan ‘Tabungan Pos’. 

Tabungan ini menggunakan fasilitas PT Pos Indonesia (Persero) melalui cabang mereka yang sekitar 4.000 kantor cabang di kecamatan dan kantor desa.

Tujuan dari ‘Tabungan Pos’ ini adalah untuk mendorong keuangan inklusif. “Melalui program Laku Pandai, kita akan memberdayakan petugas pos mendekati masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk menabung,” kata Firdaus di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Firdaus menambahkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk menjalankan program ini, pemerintah akan menyempurnakan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bidang usaha Pos Indonesia, sementara OJK akan merilis Peraturan OJK.

“Di Jepang, program ‘Tabungan Pos’ ini pangsa pasarnya mencapai 20 persen. Dananya untuk membeli obligasi pemerintah untuk menopang kebijakan fiskal,” kata Firdaus mencontohkan.

Lebih lanjut dia bilang, program ‘Tabungan Pos’ akan dimulai di Pulau Jawa. Sementara untuk program asuransi mikronya sendiri masih terbuka opsi kerjasama dengan lembaga asuransi lain, atau dikelola oleh Pos Indonesia sendiri.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menambahkan, Tabungan Pos merupakan satu dari delapan usulan program yang akan dirilis dalam paket kebijakan ekonomi, dalam waktu dekat.

“Yang sudah siap keuangan semua, yaitu pembiayaan ekspor UMKM, managemen resiko, serta Tabungan Pos. Kemudian ada juga farmasi,” kata Edy, Senin malam (7/3/2016).