Pemerintah Didesak Kaji Ulang Masterplan Transportasi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi transportasi Ahmad Nugraha menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang masterplan trasnportasi nasional dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada.

Menurut dia, keributan yang terjadi antara sopir taksi konvensional dengan para pengemudi transportasi berbasis online sebenarnya harus diikuti oleh banyak penyesuaian masterplan transportasi nasional.

"Dengan waktu tunggu layanan lebih efisien, adanya sistem rating pengemudi, dan kemudahan bertransaksi, maka bisnis model reguler jelas akan terdesak," katanya dalam keterangan resminya, Kamis (24/3/2016).

Mengutip riset Deloitte (2015) di Australia, layanan transportasi cerdas berbasis aplikasi terbukti paling kuat menurunkan biaya pencarian, baik untuk penumpang maupun sopir.

Hal ini tentu membuat tarif layanan lebih rendah 20 persen dari taksi reguler, tidak ada BBM yang habis untuk ngetem. Penumpang pun juga diuntungkan dengan pola ini.

"Banyak masyarakat yang tertarik pakai aplikasi online, karena permintaan dibentuk secara viral. Jadi pasar ada karena perubahan gaya hidup digital, bukan semata-mata karena aplikasinya disediakan,"tambahnya.

Ahmad Nugraha yang juga menjadi Country Sales Manager Q-Free SA (vendor transportasi cerdas) ini, menuturkan bahwa masterplan transportasi harus dilihat kembali untuk mengakomodir bisnis baru di bidang transportasi.