Soal Kereta Cepat, Menteri BUMN Harusnya Sampaikan Segala Risiko ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, menilai, pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai Menteri BUMN yang "menjebak" Presiden Joko Widodo soal kereta cepat ada benarnya.

Jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Kementerian BUMN itu gagal, maka reputasi Jokowi sebagai Presiden bisa rusak.

"Ada benarnya Bang Yusril, menteri sebagai pembantu presiden harusnya menyampaikan apa adanya risiko suatu proyek, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang," kata Nizar saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

Nizar menjelaskan, sejak awal, Komisi V DPR sudah mengingatkan bahwa proyek kereta cepat tidak realistis. Proyek tersebut masih terbentur oleh masalah perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), hingga masalah pembebasan lahan.

Belum lagi untuk pengerjaannya, Indonesia harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun.

"Kami sudah sampaikan ke pemerintah kalau memang kereta cepat lebih banyak mudaratnya. Dari segi ekonominya juga sangat merugikan, maka kami sarankan agar ditunda dulu," kata Nizar.

Namun, Nizar melihat, Menteri BUMN tetap ngotot mengerjakan proyek ini. Presiden Joko Widodo juga mendukung proyek ini dengan meresmikannya secara langsung. Komisi V DPR pun tidak bisa berbuat banyak.

Nizar mengingatkan agar proyek kereta cepat dikerjakan secermat mungkin agar bisa sukses dan membawa keuntungan bagi masyarakat pada kemudian hari.

"Kalau gagal, dampaknya luar biasa, akan berpengaruh pada APBN kita karena utang dengan Pemerintah China," ucap politisi Gerindra ini.