Capai Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Investasi Perlu Tumbuh 8,8 Persen - Kompas.com

Capai Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Investasi Perlu Tumbuh 8,8 Persen

Estu Suryowati
Kompas.com - 30/03/2016, 20:00 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen, maka dibutuhkan pertumbuhan investasi 8,8 persen per tahun disertai peningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

Demikian disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman D Hadad dalam dialog publik yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

"Dibutuhkan pertumbuhan investasi 8,8 persen disertai peningkatkan produktivitas, agar 2016-2019 dapat capai pertumbuhan ekonomi 6,4 persen atau 7 persen pada akhir 2019. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi akan bergerak pada range lebih terbatas 4 persen sampai 5 persen," kata Muliaman.

Dia mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdayakan saing, maka pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi makro melalui stabilitasi harga khususnya harga makanan dan pengelolaan APBN yang sehat dan dipercaya.

Muliaman menekankan, tidak hanya investasinya saja yang tumbuh. Melainkan efisiensi penggunaan investasi itu sendiri. Sebab, jika investasi yang masuk tidak digunakan secara efisien, maka investasi yang masuk tidak akan mengatrol pertumbuhan ekonomi.

"Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan investasi nampaknya tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang sepadan. Ada indikasi adanya inefisiensi dalam pemanfaatan modal. ICOR (Incremental Capital Output Ratio) terus mengalami peningkatkan," ucap Muliaman.

Selain investasi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu juga memandang, di era digital ini akan ada perubahan mendasar dalam pola dan transaksi. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia karenanya juga perlu dilakukan.

"Kami melihat peningkatan produktivitas SDM dapat ditempuh dengan upaya absorbsi, imitasi, difusi, adaptasi, dan transfer teknologi, serta pengetahuan yang ada di pasar global," kata dia.

Kompas TV Jokowi: DPR Tidak Usah Produksi UU Terlalu Banyak

PenulisEstu Suryowati
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X