Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janjikan Usaha Jasa Pasca-panen di Luar Beras Bakal Bebas PPN

Kompas.com - 30/03/2016, 21:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk usaha jasa pasca-panen di luar beras. Saat ini, pemerintah sudah membebaskan PPN untuk pengumpul beras.

"Namun, mestinya, saya setuju ini bukan hanya untuk satu komoditas. Untuk komoditas lain yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat banyak harusnya dibebaskan. Ini akan saya sampaikan ke Menkeu untuk dihitung dan dikalkulasi kembali," kata Jokowi dalam dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Pernyataan Jokowi itu menjawab keluhan dari pelaku usaha, yang menekankan pentingnya peningkatan daya saing di sektor pertanian, khususnya pasca-panen.

Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Franciscus Welirang mengatakan, usaha jasa pasca-panen memberikan tambahan umur pada produk pertanian.

"Apakah memungkinkan, pemerintah memberikan insentif ke usaha jasa pasca-panen, dan membebaskan pungutan PPN?" tanya pria yang kerap disapa Franky ini.

Irigasi

Jokowi dalam kesempatan itu pun menjawab keresahan dari pebisnis di sektor pertanian bahwa kondisi irigasi saat ini belum terlihat membaik.

Jokowi mengakui, sebanyak 52 persen irigasi pertanian rusak dan harus diperbaiki. Lucunya, kata dia, pembagian soal pihak-pihak yang harus membangun justru membuat pembangunannya terhambat.

Waduk dan irigasi primer menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan Pera, sementara irigasi sekunder dibangun oleh pemerintah daerah. Adapun irigasi tersier dibangun oleh Kementerian Pertanian.

"Pembagian seperti itu, kalau tidak terkonsolidasi dengan baik, pasti lepas. Sekarang saya bebaskan, siapa mau bangun apa. Enggak usah bagi-bagi lagi. Silakan bangun," pungkas Jokowi.

Kompas TV Jokowi: BPD Seharusnya Bangun SInergi "Holding"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com