Senin, 27 Maret 2017

Ekonomi

Jokowi Pastikan Pemodal Ventura yang Dukung E-Commerce Dapat Insentif Pajak

Kamis, 31 Maret 2016 | 05:15 WIB
KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Kapuas Tayan di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (22/3/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan insentif di bidang perpajakan bagi perusahaan modal ventura atau venture capital yang memberikan funding untuk pelaku e-commerce, seperti bisnis pemula (start-up).

"Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan saja pada modal ventura karena semuanya ada di kebijakan OJK. Dengan itu saya kira kita akan lebih banyak memiliki developer e-commerce," ujar Presiden RI Joko Widodo, Jakarta di Rabu (30/3/2016).

Dalam dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jokowi menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan ekosistem untuk e-commerce, termasuk dalam hal funding atau pendanaan.

Modal ventura milik pemerintah diharapkan mampu mendorong industri baru e-commerce. Pasalnya, potensi ekonomi digital saat ini baru mencapai 13 miliar dollar AS.

Apabila ekosistem berjalan baik, dalam lima tahun mendatang potensi ekonomi digital bisa berlipat menjadi 130 miliar dollar AS.

"Sebuah potensi ekonomi yang besar jangan sampai diambil orang lain. Kita harus mempersiapkan itu," ucap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan ada 8.000 peserta talks dalam setahun, 4.000 workshop, dan 2.000 hackathon. Diantara 2.000 hackathon itu nantinya akan ada 500 peserta yang masuk inkubator.

"Dan nantinya bisa disaring menjadi Start-up 200. Ada sebagian yang dikirim ke silicon valley, dan sebagian di Indonesia," ucap Jokowi.

Peta Jalan

Menteri Komunikasi dan Information Rudiantara mengatakan, kemudahan pajak untuk modal ventura merupakan bagian dari peta jalan e-commerce, yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemenko Perekonomian.

Menurut dia, nanti mereka hanya melihat penerapan pajaknya, karena ada yang bisa langsung kepada pelakunya misalnya penerapan PPN-nya tidak memperhitungkan pajak masukan dan pajak pengeluaran.

"Itu langsung seperti di pasar modal yang pajaknya final 0,1 perseb. Itu salah satu kemudahan perpajakan," ujar Rudiantara.

Kompas TV Jokowi: BPD Seharusnya Bangun SInergi "Holding"



Penulis: Estu Suryowati
Editor : Aprillia Ika