DPR Minta Usut Dugaan 2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusut dugaan 2.000 perusahaan asing yang selama 10 tahun tidak bayar pajak di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menyatakan, dugaan ini didasarkan laporan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

Bambang menyebut, sejak sepuluh tahun terakhir, terdapat 2.000 perusahaan modal asing (PMA) tidak membayar pajak. Sehingga, terdapat kerugian negara hingga sebesar Rp 500 triliun. 

"Jika yang disampaikan Menkeu tersebut benar adanya, maka, sudah seharusnya Dirjen Pajak mengurusi hal ini, dan segera mencari perusahaan-perusahaan yang bandel bayar pajak," ujar Donny dalam siaran pers, Kamis (31/3/2016).

Donny mengatakan, Ditjen Pajak harus segera melakukan terobosan cepat atas laporan Menkeu tersebut.

Jangan sampai publik mempersepsi pemerintah tidak punya sikap tegas terhadap PMA yang bandel.

Salah satu langkah Ditjen Pajak yang bisa ditempuh, tutur Donny, adalah bersinergi dengan Komisi XI DPR.

Sebagai mitra kerja, Komisi XI mendukung penuh itikad baik Ditjen Pajak untuk mengusut dugaan PMA yang tidak bayar pajak.

"Komisi XI DPR akan mendukung penuh apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak, untuk melakukan penagihan kewajiban pembayaran pajak dari perusahaan asing tersebut jika memang terbukti belum membayar pajak," papar Donny.