Susi: Kalau Rekomendasi Tidak Dilaksanakan, Reklamasi Tidak Boleh Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Namun, Susi meminta agar Pemprov terlebih dahulu mengurus berbagai perizinan reklamasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kami pemerintah bisa bekerja untuk menyelesaikan izin-izin itu. Akan tetapi, saat izin pelaksanaan, kami akan memberikan rekomendasi," ujar Susi di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Jakrta, Selasa (5/4/2016) malam.

"Tanpa rekomendasi itu dilaksanakan, ya tidak boleh dilaksanakan (reklamasi)," kata Susi.

Ia sendiri belum menyebutkan seperti apa rekomendasi itu. Namun, dalam acara itu, Susi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan nasib nelayan pesisir Jakarta akibat reklamasi Teluk Jakarta.

Susi menjabarkan pentingnya mencari substitusi daerah penampungan air seluas area reklamasi yang dilakukan.

Daerah penampungan itu bisa berupa lahan atau pendalaman sungai dan laut di sekitar area reklamasi. Selain itu, Susi juga meminta agar nasib nelayan di pesisir utara Jakarta diperhatikan.

Pemberian ganti rugi rumah dinilai tak cukup sebagai kompensasi reklamasi Teluk Jakarta. "Saya tidak setuju kalau nelayan dikasih rumah tanpa memikirkan mata pencaharian dari mereka," kata Susi.