JAKARTA, KOMPAS.com - Pelelangan online yang terus digalakkan pemerintahan Jokowi-JK dalam setiap pengadaan barang dan jasa untuk mendorong transparansi diakui belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
"Pelelangan online itu adalah alat, tapi ujung-ujungnya yang melakukan itu adalah pokja," tutur Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera, Taufik Widjoyono, di Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Taufik mengatakan, pihaknya mendengar banyaknya permainan dalam pengadaan barang dan jasa, kendati sudah melalui lelang online.
Hal tersebut, kata dia, nampak dari cara evaluasi oleh pokja ketika hendak menentukan pemenang tender.
"Ada yang hanya karena perbedaan tidak substantial, dibatalkan," kata Taufik.
Taufik mencontohkan, pada suatu kasus, pemenang tender dianulir hanya gara-gara perbedaan dalam spesifikasi yang ditentukan petugas evaluasi.
Sementara persyaratan yang lain termasuk budget sudah memenuhi ketentuan.
"Kalau memang ada sesuatu yang tidak wajar, silakan kirim surat, Kementerian PU-Pera akan tindak lanjuti," kata Taufik.
Taufik menambahkan, saat ini Inspektur Jenderal Kementerian PU-Pera memang menjadi pihak yang paling sibuk, dengan pengawasan proses lelang.
Sebelumnya keluhan soal dugaan "permainan" dalam proses lelang online dikemukakan oleh Tugiyo Wiratmodjo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah.
"Di daerah sering terjadi, misalnya di Dinas PU-Pera, dari 1-10 persyaratan sudah memenuhi. Dari sisi harga no.1 paling murah. Tapi begitu pengumuman pemenang, ternyata no.9. Jadi, bagaimana sesungguhnya cara menentukan pemenang lelang?" kata Tugiyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.