Ini Alasan Pemerintah Tak Bisa Jerat Pengemplang Pajak yang Larikan Hartanya ke Negara "Tax Haven"

BREBES, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sistem teknologi dan informasi (TI) pajak di Indonesia masih lemah.

Akhirnya, perusahaan Indonesia yang bersembunyi dan membuat perusahaan dengan tujuan khusus (special purpose vehicle/SPV) di negara yang menjadi suaka bagi para pengemplang pajak (tax haven) tak terdeteksi.

Menurut Darmin, negara tax haven memang menjadi idaman bagi para pengusaha di berbagai negara untuk membuat perusahaan SPV. Pasalnya, negara-negara tersebut memberlakukan sistem pajak yang berbeda dengan negara lainnya.

Sayangnya, pemerintah saat ini belum bisa melacak keberadaan pengusaha Indonesia yang membangun SPV di negara tax haven. Alasannya, sistem TI pajak belum mumpuni untuk melacak keberadaan mereka.

"SPV ada banyak, tetapi apa betul dia taruh uang banyak di sana, ya kita tidak tahu karena TI kita belum begitu bagus untuk mengikuti itu," kata Darmin di Brebes, Senin (11/4/2016).

Darmin mengatakan, akibat sistem TI pajak Indonesia yang masih lemah, pemerintah pernah kebobolan oleh salah satu konglomerat  Indonesia yang banyak bergerilya di Hongkong dan Singapura.

"Jadi, ada waktu itu kasus konglomerat di pajak, saya tidak usah bilang siapa. Kami telusuri sampai ke Hongkong, Singapura. Kemudian, terakhir masuk ke sana, kami tidak bisa masuk lagi. Jadi, selama TI bagus, sebenarnya bisa dicegah lebih awal," ujar Darmin.

Apabila sistem TI pajak di Indonesia sudah mumpuni, keberadaan perusahaan SPV yang dibuat para pengusaha Indonesia bisa terlacak.

"Walaupun tidak bisa diakses apa yang terjadi disana, dari negara lain ke sana itu bisa terdeteksi. Memang kalau punya SPV itu patut dicurigai, tetapi tidak bisa dibilang langsung salah," kata Darmin.