Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Mencapai Rp 7 Triliun Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Keuangan dan Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kemal Imam Santoso menyatakan, lembaga jaminan sosial itu masih harus menghadapi defisit pada tahun 2016.

Defisit terjadi lantaran terdapat ketidaksesuaian antara iuran yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan dengan besaran klaim.

Kemal menyebut, dalam RKAP defisit BPJS Kesehatan untuk tahun 2016 diproyeksikan mencapai Rp 9,25 triliun.

Akan tetapi, dengan adanya penyesuaian iuran peserta yang berlaku 1 April 2016 lalu, defisit diprediksi sedikit menyusut.

"Adanya kenaikan iuran kami proyeksikan ada potensi tambahan (penerimaan iuran) Rp 2,19 triliun. Potensi defisit masih Rp 7 triliun," kata Kemal di kantornya di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Kemal mengakui pemerintah sudah mengantisipasi adanya defisit tersebut. Langkah yang ditempuh adalah pemerintah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp 6,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemerintah sudah alokasikan dana cadangan Rp 6,8 triliun. Dengan demikian, kami harap seluruh penyelenggaraan JKN bisa dibiayai dengan baik karena sudah ada ada dana cadangan," ujar Kemal.

Adapun defisit yang dialami BPJS Kesehatan pada tahun 2015 mencapai Rp 5,85 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, penyesuaian iuran tidak hanya bertujuan untuk menekan defisit, namun juga agar program jaminan kesehatan ini dapat berkelanjutan.

"Tahun 2016 ini pemerintah komitmen program JKN sukses. Pendapatan dan pengeluaran masih bisa sustainable, kita harus gotong royong untuk program yang sangat mulia ini," jelas Fachmi.