JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 17 bulan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti punya tugas berat menjaga kekayaan perairan Indonesia.
Susi bergerak cepat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan ikan, yang menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tiap tahunnya senilai Rp 50 triliun dicuri.
Berbagai kebijakannya menuai pujian sekaligus kontroversi, mulai dari moratorium izin bagi kapal asing, pelarangan alih muat di laut (transhipment), hingga penenggelaman kapal asing.
Talkshow Satu Meja bersama Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Rabu (13/4/2016) di KompasTV, Susi menjelaskan alasannya untuk berlaku "galak" kepada kapal-kapal asing sampai tidak keberatan jika namanya diidentikkan dengan penenggelaman kapal asing.
Susi bercerita, saat ini efek jera bagi kapal asing pencuri ikan sudah sangat terlihat dengan sepinya kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, padahal dulu mereka beroperasi sampai ke dalam.
"Dulu, kapal nelayan Vietnam bahkan bisa masuk sampai kawasan Raja Ampat. Disana mereka dapat sirip hiu kering hingga 2.000 kilogram. Padahal untuk satu kilo sirip hiu saja bisa bunuh banyak hiu, untuk 2.000 kilo berapa hiu yang dibunuh?" papar Susi.
Update terakhir, Susi sudah menenggelamkan hampir sekitar 200 kapal pencuri ikan sepanjang masa jabatannya. "Buat apa beli kapal dan jaring buat nelayan kalau ikannya tidak ada? (akibat pencurian ikan)," tukas Susi.
Menurut wanita asal Pangandaran ini, sampai saat ini belum ada protes diplomatik yang dilakukan negara-negara tetangga terkait kebijakannya menenggelamkan kapal asing.
Dia mengatakan, sudah berkoordinasi dengan para Duta Besar negara tetangga dan memberikan pengertian bahwa Indonesia saat ini akan berlaku keras memerangi IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) atau kegiatan perikanan ilegal.
Menurut dia, sebelum Indonesia memerangi IUU Fishing, Australia sudah lebih dulu melaksanakan penenggelaman kapal asing, kebanyakan berbendera Indonesia, menggunakan Undang-undnag karantina.
"Malaysia juga melakukan hal yang sama. Dan itu dihormati oleh internasional sebab menyangkut sovereignity dari kedaulatan mereka," papar Susi.
Mendapat Dukungan Presiden
Apakah penenggelaman kapal hanya satu-satunya opsi? Susi menyatakan tidak. Menurut dia, kapal asing bisa saja disita lalu dilelang.
"Tapi kami tidak ambil opsi itu karena untuk mengantisipasi maraknya illegal fishing yang sudah berurat akar. Penenggelaman lebih untuk menimbulkan efek jera dan menjaga muka Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, kapal asing yang tertangkap mencuri ikan bisa disita, lalu dilelang dan uangnya digunakan untuk pemanfaatan lain seperti beasiswa.
Namun di lapangan, jika disita dan didenda, paling dendanya mencapai Rp 50 juta saja, padahal muatannya ribuan ton ikan dan bisa keluar masuk perairan Indonesia minimal 8 kali.
Lalu, jika dilelang, yang beli ya mereka-mereka saja. Susi juga merasa "capek" banyak pihak berkepentingan yang datang untuk menyogok pembebasan kapal mereka.
"Dukungan saya dari Presiden dan Undang-Undang. Mungkin betul nama saya jadi identik dengan penenggelaman. Tapi Undang-undang itu sudah ada jauh sebelum saya jadi menteri," pungkas Susi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
