Pemerintah Bentuk Komite Bersama Selesaikan Sengkarut Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pemerintah sepakat menyelesaikan masalah reklamasi Teluk Pantai Utara Jakarta.

Untuk itu akan dibentuk Komite gabungan atau joint committee yang akan menyelesaikan segala peraturan tumpang tindih terkait reklamasi.

Rizal menyampaikan, reklamasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara di dunia pun melakukan reklamasi. Yang penting, kata Rizal, tujuan kepentingan negara, rakyat, dan bisnis terpenuhi.

"Kalau ada risiko lingkungan hidup, diselesaikan secara teknis. Dalam kaitan itu, kami simpulkan reklamasi adalah pilihan dalam pembangunan," kata Rizal, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Memang diakui Rizal, dalam pelaksanaan reklamasi di Indonesia masih banyak peraturan yang 'bolong-bolong'. Beberapa peraturan itu disebutkan Rizal, UU Nomor 27/2007 Jo UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ataupun Perpres 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Rizal mengatakan, tentunya apabila dibahas dari masing-masing pihak yang menggunakan payung hukum berbeda-beda itu, maka perdebatannya tidak akan pernah usai.

Meski diakui Rizal tentunya secara hierarkis, Undang-undang lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan aturan turunan di bawahnya seperti Keppres/Perpres.

"Dalam kaitan itu, agar semua objective dapat dicapai, kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium, sampai persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi. Untuk itu, segera diputuskan akan dibikin joint committee supaya masalah ini bisa diselesaikan secepatnya," jelas Rizal.

Anggota yang tergabung dalam Komite Gabungan itu antara lain, dua eselon dua dan dua eselon satu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dua eselon dua dan dua eselon satu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain itu, ada juga dua eselon dua dan dua eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggota dari Sekretaris Kabinet (Sekab), dua deputi dan Kepala Biro Hukum dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada deputi Gubernur, Ketua Bappeda, asisten pembangunan, deputi Tata Ruang, dan Dinas Kelautan, Biro Hukum serta Tim Gubernur dan percepatan.

"Mulai hari Kamis, bapak-bapak ini mulai merapatkan apa saja yang perlu diselaraskan dari aturan-aturan yang ada. Mereka melakukan audit aturan yang ada. Apa yang masih bolong dan perlu diperbaiki," pungkas Rizal.