Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha APINDO Antusias Kebijakan Tax Amnesty Dijalankan

Kompas.com - 19/04/2016, 17:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sangat tepat waktu apabila dilaksanakan tahun ini.

Menurut dia, sudah sekian lama ada banyak sekali pengusaha yang belum bayar pajak sama sekali, atau ada yang orang sudah membayar pajak tapi belum penuh.

"Dalam jangka sekian panjang itu mereka menyimpan harta bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri," kata Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Oleh sebab itu, kata dia, APINDO melihat ada kesempatan untuk menjalankan pengampunan pajak. Apalagi beberapa waktu lalu sudah bocor data-data finansial Panama Papers. Selain itu, tahun 2018 juga sudah memasuki Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Ini harusnya dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mau melaporkan," imbuh Suryadi.

Lebih lanjut dia bilang, APINDO telah membuat survei kepada 10.000 pengusaha yang hasilnya menunjukkan antusiasme dalam implementasi tax amnesty.

Suryadi mengatakan, mereka antusias sebab melihat di Indonesia ada kesempatan bisnis yang luar biasa.

"Namun mereka tidak bisa memanfaatkan uang mereka yang ada di luar maupun dalam negeri karena belum dilaporkan ke SPT. Jadi mereka menunggu. Kalau sudah jalan, mereka start roda ekonomi," jelas Suryadi.

Atas dasar itu, dia bilang memang jangka pendek diproyeksikan pendapatan yang masuk ke negara antara Rp 50 triliun- Rp 60 triliun atau maksimal Rp 100 triliun.

Akan tetapi jangka panjang, modal yang direpatriasi sekitar Rp 1.000 triliun akan bergerak menjadi sales sebesar Rp 3.000 triliun.

Setelah dua-tiga tahun kemudian, PPN diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun per tahun. Ini pun, kata dia baru menyangkut uang.

"Tenaga kerja, saat ini masih sedikit yang terserap. Kalau tax amnesty ini berjalan, repatriasi masuk, ini akan mengurangi pengangguran. Itu yang kami harapkan sekali," pungkas Suryadi.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com