BI Tetapkan Suku Bunga Acuan Baru, Ini Respon OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) baru saja menetapkan suku bunga acuan baru BI 7-Day Reverse Repo Rate menggantikan BI Rate. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan melakukan penyesuaian terhadap reformulasi kebijakan baru tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon menyatakan penyesuaian ini dilakukan dengan melihat respon dari stakeholder.

OJK tidak akan langsung mengambil langkah untuk penyesuaian terhadap kebijakan BI, termasuk aturan capping suku bunga deposito.

"Kami harus lihat dulu respon stakeholder terhadap pengumuman BI, pasti kita harus menyesuaikan terhadap perkembangan. Jadi OJK tidak akan mengambil langkah apa-apa dulu, kami akan coba amati dulu. Kami harus merespon dengan tepat nanti," kata Nelson di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Nelson menyatakan, kebijakan baru BI tersebut dapat membantu penurunan suku bunga deposito dan kredit sesuai dengan arahan pemerintah yang menginginkan suku bunga single digit atau di bawah 10 persen.

Apalagi saat ini dengan kebijakan capping suku bunga deposito, suku bunga deposito perbankan sudah mulai banyak yang turun.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan, penyesuaian kebijakan OJK terhadap kebijakan baru BI tersebut opsinya masih sangat terbuka.

Muliaman menjelaskan, peraturan mengenai capping suku bunga deposito merupakan supervisi action atau langkah pengawasan OJK terutama untuk bank-bank besar.

"Capping hanya berlaku pada bank besar dan capping itu bersifat preventif. Selain itu likuiditas juga bisa dikontrol. Sehingga suku bunga tidak melonjak naik. Jadi sebenarnya lebih banyak pada preventif," jelas Muliaman.

Ia menjelaskan, sebelum aturan capping diberlakukan, capping sudah ada dengan nilai suku bunga di atas suku bunga yang sehari-hari ada di pasar.

Muliaman menjelaskan, dengan atau tanpa capping di pasar tidak terpengaruh.

"Sekarang seperti yang dilakukan OJK, itu idenya sama, supaya tidak terjadi lonjakan suku bunga yang ekstrem karena batas atas sudah kita tetapkan. Terutama pada bank-bank besar," jelas dia.