Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Minta Masyarakat Tak Berprasangka Buruk terhadap "Tax Amnesty"

Kompas.com - 03/05/2016, 13:09 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang pembahasannya tertunda masa reses DPR dinilai masih kontroversial oleh banyak pihak.

Hal ini diakui Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang menyatakan, masih ada kekhawatiran dari para pemilik dana soal konsekuensi terhadap deklarasi pajak mereka.

"Bagi pengemplang pajak besar, dia khawatir. Sekarang dibebaskan (diampuni), tetapi dua-tiga tahun ke depan dikejar lagi. Ini praduga yang buruk sekali," kata Oesman di Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Sayangnya, Oesman mengakui, pemikiran semacam itu justru dikembangkan juga oleh para elitis di Senayan. Padahal, menurut Oesman, kebijakan pengampunan pajak seharusnya mendapat dukungan penuh.

"Pengampunan pajak dalam transisi pembabakan baru agenda pajak, mulai dari revisi UU KUP, UU PPh, UU PPN, serta transformasi DJP," ucap Oesman.

Kebijakan pengampunan pajak, lanjut Oesman, merupakan jembatan menuju era ketika nanti tidak ada lagi kerahasiaan bank.

APBN yang 70 persennya saat ini mengandalkan penerimaan dari pajak akan sangat terbantu dengan adanya tax amnesty.

Sedikit berbeda dengan Oesman, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, kebijakan tax amnesty tidak semata-mata untuk penerimaan APBN. Tax amnesty dilakukan untuk mendorong repatriasi.

"Tax amnesty sekarang tujuannya agar masyarakat berinvestasi. Kalau investasi masuk, akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, dan menciptakan wajib pajak baru," ucap Ken.

Ken juga menolak jika kebijakan ini ditekankan untuk memberikan ampunan kepada mereka yang mengemplang pajak. Menurut Ken, tidak ada istilah pengemplang pajak. Alasannya, sistem pajak di Indonesia menganut sistem self-assesment.

"Pengemplang pajak itu tidak ada. Yang namanya orang menunggak pajak itu tidak seperti yang dibayangkan para ekonom. Tunggakan itu terjadi setelah adanya pemeriksaan. Kalau tidak ada pemeriksaan, tidak ada namanya tunggakan pajak," kata Ken.

Dia pun menyindir semua wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dengan benar, tetapi nyinyir terhadap rencana tax amnesty.

"Kalau ada yang bilang 'Tax Amnesty: Selamat Datang Para Pengemplang Pajak', selamat datang bagaimana? Lha orang yang di dalam saja juga banyak, kok," pungkas Ken.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com