Pendataan Asuransi Pertanian Selesai Mei 2016

UNGARAN, KOMPAS.COM - Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada sektor pertanian. Hal ini ditandai dari sejumlah poin dalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang baru-baru ini dirilis. Salah satunya paket kebijakannya adalah asuransi pertanian.

Di Kabupaten Semarang, staf Dinas pertanian perkebunan dan kehutanan (Distanbunhut) setempat bersama penyuluh pertanian saat ini terus melakukan pendataan. Nantinya data petani tersebut akan diserahkan kepada PT Jasindo (persero) sebagai penghimpun dana sekaligus penyalur asuransi pertanian untuk petani.

Kepala Distanbunhut Kabupaten Semarang, Urip Triyoga mengatakan, pendataan petani tersebut ditargetkan selesai Mei 2016.

"Masih berjalan, nanti data yang dihimpun akan diserahkan ke Jasindo. Kemudian tinggal membayar premi ke pihak asuransi saja," kata Urip, Selasa (3/5/2016).

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini merilis enam paket kebijakan di sektor keuangan.

Paket ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid III. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah soal asuransi pertanian.

Pada tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan dana premi Rp 150 miliar yang bisa mengkover kurang lebih satu juta hektare lahan pertanian di tahun 2015.

Premi per hektare sebesar Rp 180.000 dibayarkan sebesar Rp 150.000 oleh pemerintah dan Rp 30.000 dibayar petani per hektarenya. Untuk pertanggungan sebesar Rp 6 juta (biaya per tanam per hektare). "Preminya mendapat subsidi dari pemerintah," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto menilai sektor pertanian belum sepenuhnya menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, selama pembangunan lima lima tahun ke depan, Pemkab Semarang hanya mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian sebesar Rp 122 miliar, nilainya jauh dibawah anggaran infrastruktur.

"Anggaran infrastruktur selama lima tahun yang mencapai hampir Rp 760 miliar. Saya lihat pagu anggaran di sektor pertanian masih sangat kurang, dalam RPJMD hanya dialokasikan Rp 122 miliar. Itu sudah termasuk belanja gaji pegawai," ungkap Said.

Menurut Said, Pemkab Semarang tidak serius untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian. Padahal profil Kabupaten Semarang adalah industri, pertanian dan pariwisata (Intanpari) dan sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang bermata pencaharian sebagai petani.

"Kami kecewa sektor pertanian hanya menjadi program pilihan yang tidak masuk prioritas. Seharusnya sektor pertanian menjadi prioritas program pemerintah daerah," tegas Said.