Pemerintah Kembali "Sentil" Inpex

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menyentil Inpex Corporation, kontraktor Blok Masela, lantaran menyatakan akan menyerahkan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) tahap I pada tahun 2019.

Menurut Tenaga Ahli bidang Energi Kementerian Koordintor Maritim Haposan Napitupulu, pengajuan POD Blok Masela pada 2019 dan keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) pada 2025 tidak masuk akal.

"Dia akan membangun 2025. Kalau dia membangun 4 tahun berarti produksi 2029 sementara kontrak habis 2028. Artinya Inpex asal ngomong. Kalau mengusulkan itu jangan asal. Kan tidak masuk akal," ujar Haposan di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Ia menuturkan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) harus tegas kepada Inpex atas rencana pengajuan PoD pada 2019 itu. Sebab kontrak Inpex di Blok Masela habis pada 2028.

Bahkan kalau perlu kata Haposan, Kementerian ESDM mencabut kontrak Inpex di Blok Masela kalau perusahaan asing tersebut tidak berniat membangun Blok Masela sesuai kontrak yang telah disetujui.

"Apa mungkin dia produksi 2029 sementara kontrak habis 2028. Kan enggak mungkin," kata Haposan.

Harian Kompas Blok Masela

Sebelumnya dikabarkan, pihak Inpex sudah menyampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bawah PoD Masela baru bisa diajukan pada 2019.

Molornya pengajuan PoD Masela ini disebabkan berubahnya desain pembangunan kilang dari floating menjadi pengembangan di darat.

Akibat molornya pengajuan PoD Masela ini, maka produksi Blok Masela pun mundur menjadi tahun 2025, dari target awal 2024.