Akademisi: Pemda yang Tak Dukung Pembebasan Lahan Berarti Tidak Ingin Daerahnya Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran meminta pemerintah daerah baik gubernur/bupati untuk mendukung program kelistrikan 35.000 megawatt (MW).

Sebab, untuk menjadi negara maju minimal setara dengan Malaysia maka kapasitas listrik harus sekitar 1.000 Watt per kapita. Saat ini, kapasitas listrik Indonesia baru sekitar 200 Watt per kapita.

Masalahnya, kata dia, program kelistrikan 35.000 MW bukan hanya urusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keberhasilan program tersebut juga tergantung upaya semua pihak.

"Harus dikeroyok rame-rame. Gubernur/bupati harus turun. Misal, pembebasan lahan, gubernur/bupati harus campur tangan," kata Tumiran dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (14/5/2016).

"Kalau gubernur/bupati enggak mau campur tangan pembebasan lahan, sudah, dia tidak ingin daerahnya maju. Artinya, gubernur tidak tanggungjawab," imbuhnya.

Tumiran mencontohkan China, yang kapasitas listriknya saat ini mencapai 1300 Watt per kapita. Pembangunan pembangkit listrik di China sangat mulus. Dalam satu tahun sejak 2014, China bisa membangun 156.000 MW pembangkit listrik.

Tumiran menuturkan per Desember 2014, kapasitas listrik China sebesar 1.350 gigawatt (GW), dan pada Desember 2015 menjadi 1.506 GW.

"Ini karena kesadaran pemerintah China, bahwa listrik itu adalah infrastruktur yang mendorong perekonomian," kata Tumiran.

Sebagai perbandingan, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia saat ini baru mencapai 53.000 MW. Padalah, dengan populasi sebanyak 250 juta penduduk dan mencapai kapasitas per kapita 1.000 Watt, Indonesia harus memiliki pembangkit listrik berkapasitas 250.000 MW.