Nasib Sektor Pertanian di Tengah Marginalisasi Lahan dan Permodalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Produktifitas dan daya saing sektor pertanian terancam mengalami stagnasi.

Hal tersebut menyusul masih sulitnya para petani mendapatkan permodalan secara resmi.

"Kesulitan permodalan menghambat petani menggunaan input-input pertanian yang berkualitas maupun menerapkan teknologi baru," ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman D. Hadad di Jakarta, Senin (23/5/2016).

Menurut ia, kesulitan permodalan yang didapatkan petani disebabkan banyak faktor.

Diantaranya yang diangap paling menonjol yakni tidak adanya sertifikat kepemilikan lahan.

Muliaman menjelaskan, dari 26 juta rumah tangga petani, sekitar 14,6 juta rumah tangga petani atau 56 persennya hanya memiliki luas lahan kurang dari setengah hektar.

Parahnya lagi, tanah yang kecil itu kerap tidak memiliki sertifikat tanah.

"Luasan yang cukup marginal ini jauh dari skala perekonomian," kata Muliaman.

Padahal, salah satu syarat mendapatkan pembiayaan formal harus memiliki sertifikat tanah.

Akhirnya ucap Muliaman, petani harus mencari permodalan kepada para rentenir.

"Apabila kendala ini tidak diatasi secara serius, maka produktifitas dan daya saing pertanian kita akan stagnasi," kata Muliaman.

Marginalisasi petani tidak hanya soal kepemilikan lahan, tapi juga soal akses permodalan.

Selama ini, perbankan masih kerap memberikan bunga pinjaman yang tinggi kepada petani.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan mengkritik keras bank yang menerapkan kebijakan bunga tinggi untuk petani.

"Itu namanya diskriminasi kepada para petani kecil," kata Kalla.

Saat ini, kontribusi sektor pertanian terhadap produuk domnestik bruto (PDB) tidak bisa dianggap kecil.

Sebab mampu menyumbang 13,6 persen atau tertinggi kedua setelah sektor industri pengolahan.

Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan sumbangsih mancapai 36 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.