BI: Hingga Kuartal I 2016, Sistem Keuangan Indonesia Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan gejolak perekonomian global maupun domestik memberikan pengaruh terhadap kondisi sistem keuangan Indonesia pada tahun 2015 yang berlanjut hingga kuartal I 2016. Namun demikian, dampak ketidakpastian atas kondisi tersebut dapat direspon dengan baik.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, ketidakpastian itu disebabkan pemulihan ekonomi negara-negara maju masih belum merata.

Kondisi pun diperparah dengan perlambatan ekonomi di negara-negara emerging markets, khususnya China, perlambatan harga komoditas, dan antisipasi pasar terhadap kecepatan dan level Fed Fund Rate.

"Dampak ketidakpastian bisa direspon dengan baik, namun perlambatan ekonomi domestik tetap tidak bisa dihindari. Sistem keuangan Indonesia pada tahun 2015 sampai kuartal I 2016 dalam kondisi stabil," kata Agus di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Kestabilan sistem keuangan tersebut, ujar Agus, terlihat dari terpeliharanya tingkat permodalan dan likuiditas perbankan.

Di samping itu, sistem keuangan pun terpantau dalam kondisi stabil. Meskipun demikian, Agus menyatakan pentingnya mencermati perlambatan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

Selain itu, ketahanan perbankan sebenarnya masih bisa menyerap risiko yang timbul, antara lain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

"Di sisi industri keuangan non bank pun memiliki resiliensi yang cukup baik, meski risiko cenderung meningkat," terang Agus.

Adapun sektor rumah tangga masih menunjukkan tren melambat, namun memiliki optimisme terhadap perekonomian ke depan yang didorong ekspektasi dan keterserdiaan lapangan kerja.

Risiko kredit rumah tangga di perbankan masih baik seiring dengan rasio kredit bermasalah atau NPL gross yang masih rendah.

Sektor korporasi mencatatkan perlambatan kredit dan peningkatan NPL sebagai dampal perlambagatan korporasi dan rendahnya daya beli masyarakat.

Pada gilirannya, kata Agus, penuruanan kinerja berimbas pada korporasi non keuangan untuk membayar kewajiban, seiring dengan debt coverage ratio yang meningkat.

"Hal ini membawa dampak rambatan kepada kinerja pemerintah khususnya terhadap pajak," ungkap Agus.