BPK Audit Program Listrik 10.000 MW

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit proyek listrik Fastrack Program Tahap I sebesar 10.000 megawatt.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan realisasi proyek listrik tersebut masih 79,19 persen, padahal program itu telah ada pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Program 10 ribu megawatt ini, selama sepuluh tahun sampai Mei, baru 7.919 megawatt," ujar Rizal saat konferensi pers di kantor BPK, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Rizal menuturkan masih ada yang harus diperbaiki dalam program listrik tersebut, sehingga dengan adanya audit itu BPK bisa merekomendasikan apa-apa yang harus dilakukan dalam program listrik itu.

Nantinya, rekomendasi itu akan disampaikan BPK pada rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

Rizal juga menegaskan BPK mendukung program listrik 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebab, katanya krisis listrik masih terjadi dimana-mana, sehingga BPK sangat mendukung percepatan program Listrik 35.000 MW.

"Posisi BPK mendorong agar program itu berhasil. Kami punya data seabrek. Karena kami masuk dan memeriksa," pungkas Rizal.

Rizal Mengatakan dengan alasan itu BPK akan menggelar Rakor pada besok hari dengan mengundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir dan sejumlah pengamat kelistrikan untuk membahas masalah kelistrikan nasional.

"BPK ingin mendorong dengan mengadakan pertemuan yang komprehensif besok. Ketua Komisi VII DPR , Agus hermato, Wakil Ketua DPR, juga datang," ucap Rizal.

"Kami ingin dengar arah pemerintah mengenai masalah ini. Pak Sudirman Said melapor ke Presiden soal realisasi 35.000 MW. Ada keluhan dari dunia usaha. Tergambarkan program belum berjalan secara cepat. Presiden juga memerintahkan Sudirman Said untuk review," tutur Rizal.