Bank Dunia Menilai Penerimaan Pajak di Indonesia Kurang "Greget"

WASHINGTON, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. 

Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen).

Oleh sebab itu, Bank Dunia menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) senilai Rp 5,4 triliun atau 400 juta dollar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara di Indonesia.

Menurut lembaga ini, pendanaan senilai Rp 5,4 triliun (kurs Rp 13.500 per dollar AS) tersebut akan mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.

“Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, melalui siaran pers.

Program Fiscal Reform Development Policy Loan merupakan perangkat pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran oleh Bank Dunia.

Pendanaan ini diberikan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.

Bank Dunia menjelaskan, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16,9 persen dari PDB di 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.

Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

“Penerima manfaat terbesar dari pengumpulan lebih banyak dan pembelanjaan lebih baik adalah rakyat Indonesia. Mereka yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan,” lanjut Chaves.

Sementara Ndiame Diop, Lead Economist Bank Dunia di Indonesia, mengatakan pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi.

Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas.

"Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha,” ujar Diop.