Komisi VI DPR Nilai Pemotongan Anggaran Akan Lemahkan KPPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menilai bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 adalah upaya untuk melemahkan fungsi dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anggota Komisi VI dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan peran KPPU saat ini penting, apalagi dengan adanya Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Apakah KPPU mau dilemahkan?, Pemerintahan ini menginginkan KPPU lemah," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Bambang menjelaskan Komisi VI DPR menginginkan iklim usaha dalam negeri terjaga, sehingga dirinya mendukung pemberian anggaran yang lebih kepada KPPU.

Itu dilakukan agar KPPU bisa menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa terhambat dengan anggaran.

"Terutama anggaran untuk kantor wilayah saya lihat sangat minim, di Bali diberi anggaran Rp 1 miliar untuk satu tahun, untuk gaji pegawai saja itu gak cukup" ucap Bambang.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Iskandar D. Syaichu menyatakan akan berjuang untuk membatalkan rencana pemotongan anggaran KPPU.

Menurut Iskandar, dengan adanya KPPU, persaingan usaha dalam negeri semakin terawasi sehingga jika terjadi praktek-praktek yang merugikan bisa langsung ditindak.

Sebelumnya, KPPU memaparkan kepada Komisi VI bahwa pemerintah berencana untuk memotong anggaran dalam APBN-P 2016.

Dana yang dipotong dalam Anggaran tersebut sebesar Rp 27 miliar.

KPPU menganggap pemotongan itu akan menghambat fungsi dan tugas dalam penindakan persaingan usaha.