Menperin Minta Raihan WTP Jadi Pemacu Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2015.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui hal itu merupakan buah kerja keras dan kerja sama jajaran Kemenperin.

"Ini buah dari komitmen, konsistensi dan kemauan untuk bahu membahu saling menguatkan demi prestasi yang akhirnya menjadi kebanggaan bersama," kata Menteri Saleh di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Menperin menilai, capaian opini WTP juga merupakan hasil dari kolaborasi jajaran pimpinan Kemenperin yang didukung aparatur berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal.

"Ketika kinerja kita di sektor keuangan diakui 'on the track', hal positif seperti itu juga mendongkrak motivasi kita menggarap program-program pengembangan industri. Oleh karena itu, prestasi WTP dan juga hal lainnya mesti diketahui dan disosialisasikan ke semua jajaran Kemenperin di seluruh Indonesia," paparnya.

Sekretaris Jenderal  Kemenperin Syarif Hidayat mengungkapkan, capaian WTP kali ini menjadi sesuatu yang menggembirakan karena sepanjang tahun 2015 adalah tahun yang cukup berat lantaran terdapat kegiatan yang baru dan berat. 

"Khususnya dalam merealisasikan fasilitas pengembangan kawasan industri dan peningkatan kualitas serta sarana prasarana kegiatan pendidikan vokasi dan diklat yang sangat dibutuhkan industri," katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenperin Soerjono merinci, dalam upaya Laporan Keuangan mendapatkan opini WTP dari BPK dengan Sistem Akuntasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Kemenperin melakukan pembenahan dan pengetatan dalam pengelolaan anggaran pada setiap satuan kerja. 

Perbaikan dan peningkatan pengelolaan anggaran dilakukan terutama dalam Sistem Pengendalian Internal terkait dengan penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pencatatan persediaan serta aset Kementerian. 

"Secara paralel, SDM pengelola anggaran di Kemenperin ditingkatkan kemampuannya dalam penatausahaan dan pengelolaan anggaran berbasis akrual," ujarnya.