Kenaikan Tarif Dasar Listrik Tak Dibicarakan dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) terhadap 12 golongan yang mulai berlaku per 1 Juni 2016 dinilai mengejutkan.

Sebab, kebijakan tersebut diambil tanpa melalui pembicaraan dengan DPR.

Karena itu, DPR menolak rencana pemerintah mencabut subsidi dan menaikkan TDL bagi pelanggan 450-900 Kwh.

"Sikap ini semata-mata sebagai dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK agar tetap sesuai dengan janji Nawacita sebagai implementasi gagasan Trisakti Bung Karno," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, di Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurut dia, keputusan pemerintah menaikkan TDL ini tidak pernah dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan PLN.  

Bahkan, rapat terakhir antara Komisi VII dan PLN yang berlangsung pada tanggal 26 April 2016 lalu tidak sedikit pun menyinggung kenaikan TDL bagi 12 golongan.

"Dalam rapat April lalu, materi pembicaraan saat itu terkait neraca ketenagalistrikan, infrastruktur dan distribusi kelistrikan, serta perkembangan program listrik 35.000 MW," ujarnya.

Karena itu, Mercy mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif kepada publik dan DPR mengenai dasar pertimbangan kenaikan TDL terhadap 12 golongan yang mulai berlaku per 1 Juni 2016.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pelanggan dalam kategori tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah.

Karena itu, dapat dipastikan, kenaikan TDL akan menambah beban ekonomi, apalagi pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

"Di saat bersamaan, masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara tidak ada kebijakan yang menambah penghasilan masyarakat," ujarnya.