Anggaran Kemenko Perekonomian pada RAPBN-P 2016 Dipotong 15 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memaparkan adanya pemangkasan anggaran sebesar 15 persen, atau sebesar Rp 42,39 miliar, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran Perubahan (RAPBN-P) 2016 dibanding APBN 2016.

Dengan demikian, anggaran Kemenko Perekonomian turun menjadi Rp 359,21 miliar, dari pagu anggaran APBN 2016 Rp 361,61 miliar.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, di Gedung DPR, Jakarta (13/6/2016).

Menurut Darmin, pemangkasan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 4/2016 yang berisi langkah-langkah penghematan dan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

"Pemotongan itu kalau program koordinasi dihitung angkanya 11 persen, tapi saya hitung total semuanya 15 persen, totalnya Rp 42,39 miliar," kata Menko Darmin.

Darmin menjelaskan, pemotongan anggaran sebesar Rp 42,39 miliar itu menyangkut biaya honorarium pegawai, biaya perjalanan dinas dan seminar, biaya hasil optimalisasi, biaya perawatan perlengkapan kantor, dan biaya jasa konsultasi.

Setelah adanya pemotongan, maka penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian sampai akhir 2016 bisa mencapai 93 persen.

"Tapi ini bisa di atas itu, karena ada beberapa kegiatan yang baru belum dimasukkan ke anggaran, jadi bisa lebih 93 persen (selama setahun)," tutur Darmin.

Sementara itu, untuk pagu indikatif anggaran Kemeko Perekonomian 2017 sebesar Rp 350,21 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari koordinasi kebijakan bidang perekonomian sebesar Rp 229,02 miliar. 

Rinciannya, antara lain mendukung program prioritas nasional sebesar Rp 110,5 miliar dan mendukung prioritas koordinasi perekonomian Rp 118,52 miliar.

Selain itu, anggaran dukungan dan teknis lainnya sebesar Rp 121,18 miliar yang rinciannya untuk belanja pegawai sebesar Rp 71,02 miliar, biaya operasional sebesar Rp 25,99 miliar, dan biaya non operasional sebesar Rp 24,20 miliar  

"Berarti kalau dibanding pagu anggaran setelah APBNP 2016, tahun depan berkurang sekitar 2,5 persen dibanding anggaran (RAPBNP) 2016," pungkas Menko Darmin.