Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Dapat THR? Laporkan ke Posko Pengaduan THR FSPMI

Kompas.com - 17/06/2016, 14:27 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

MEDAN, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) membuka posko pengaduan bagi para pekerja di Sumatera Utara yang tidak mendapatkan Tunjangan hari Raya (THR) dari tempatnya bekerja. 

"Posko ini akan melayani semua pengaduan dan mengadvokasi atau memberikan bantuan hukum terhadap para buruh yang tidak mendapat THR dari pengusaha tempatnya bekerja," kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, Jumat (17/6/2016).

Menurut dia, adanya aturan baru tentang THR akan memicu banyak pelanggaran dalam implementasinya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR yang menyatakan bagi buruh yang memiliki masa kerja satu bulan berhak atas uang THR, belum menjadi jaminan buruh akan mendapatkannya.

"Kalau tidak ada pengawasan dan kontrol dari pemerintah maka aturan ini nasibnya akan sama dengan aturan sebelumnya. Pastinya banyak pengusaha yang tak mematuhi karena dinilai merugikan mereka," ucapnya.

Pihaknya siap untuk membeberkan ke publik nama-nama pengusaha dan perusahaan di Sumut yang kedapatan tidak memberikan THR atau memberikan THR tapi tidak sesuai aturan kepada karyawannya.

FSPMI berharap, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan kabupaten dan kota juga melakukan pemantauan ke seluruh perusahaan. Juga, agar membuat tim pemantau lapangan yang berani memberikan ultimatum dan sanksi tegas terkait THR.

Selama ini Disnaker hanya memberikan himbauan melalui selebaran. Oleh sebab itu, Willy meminta agar Disnaker mendatangi langsung perusahaan dan memberikan peringatan keras pengusaha yang melanggar aturan.

FSPMI juga berharap Disnaker mau menerangkan kepada pengusaha bahwa dalam aturan tersebut ada sanksi administratif yakni pencabutan izin usaha bagi perusahan yang bandel.

Willy juga menghimbau seluruh pengusaha di Sumut memberikan THR kepada seluruh buruhnya paling lama dua minggu sebelum lebaran. Jangan seminggu sebelum lebaran THR baru diberikan.

"Kasihan buruhnya, harga-harga kebutuhan sudah pada naik. Kepada kawan-kawan buruh di Sumut yang tidak mendapatkan THR, segera adukan perusahaannya ke Disnaker setempat paling lama seminggu sebelum hari H," tegasnya.

Posko pengaduan THR terdapat di beberapa lokasi. Di Kabupaten Deli Serdang dengan kontak person Rianto Sinaga (08126440537). Di Kabupaten Serdang Bedagai dengan M Luwi Nasution (085362894285) dan di Kota Medan dengam Apen Manurung (082361558434).

Pengadu juga bisa datang langsung ke sekretariat DPW FSPMI di Jalan Raya Medan - Tanjung Morawa KM 13,1 Gang Dwi Warna, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kompas TV Tips Mengelola THR yang Produktif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com