Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Demokrat: Pemerintah Jokowi Paling Getol "Ngutang" Setelah Habibie

Kompas.com - 21/06/2016, 20:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat sekaligus ekonom Ikhsan Modjo mengatakan, dari enam pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo merupakan pemerintah yang paling sering berutang setelah pemerintahan BJ Habibie.

Rata-rata utang tahunan di era pemerintahan Habibie tumbuh 27,7 persen.

Akan tetapi, Ikhsan membenarkan pada saat itu Indonesia tengah dilanda krisis.

"Saat ini (pemerintahan Jokowi) kan tidak dilanda krisis, tapi rata-rata utang tahunan tumbuh 13,3 persen. Tiap tahun rata-rata utang nambah 17,88 miliar dollar AS," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Bahkan zaman Soeharto, menurut catatan Ikhsan, rata-rata pertumbuhan utangnya hanya 8,7 persen per tahun, atau 1,48 miliar dollar AS.

Pemeritahan Jokowi juga disebut lebih senang berutang dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selama sepuluh tahun memerintah, rata-rata utang tahunan pemerintahan SBY tumbuh hanya 5,6 persen atau 9,31 miliar dollar AS.

Di era Megawati, utang hanya tumbuh 1,5 persen atau 1,07 miliar dollar AS per tahun.

Sementara itu, di era Abdurahman Wahid rata-rata utang tahunan malah tumbuh negatif sebesar 7,6 persen, atau 5,4 miliar dollar AS.

Ikhsan juga menyampaikan, pemerintah Jokowi dan para pendukungnya selalu berdalih bahwa utang pemerintah Jokowi untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Namun, menurut dia, faktanya tidak begitu.

Ikhsan menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, yakni 2014-2016 pinjaman program meningkat lebih tinggi dibandingkan pinjaman proyek.

Pinjaman program tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp 19,8 triliun atau 77,8 persen.

Sedangkan, pinjaman proyek naik Rp 1,3 triliun, atau naik hanya 2,8 persen. "Pinjaman proyek jelas untuk bikin proyek jembatan waduk. Kalau, pinjaman program adalah pelengkap dari biaya rutin, seperti belanja KL, bayar konsultan. Jadi, jargon pembangunan infrastruktur, Nawacita ternyata di implementasi anggarannya enggak benar," pungkas Ikhsan.

Kompas TV Anggaran Bolong, Pemerintah Tambah Utang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com