Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Tambah Syarat Pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan

Kompas.com - 22/06/2016, 14:38 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menambah persyaratan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Kedua syarat tambahan itu adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan laporan keuangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar mengungkapkan, tambahan persyaratan itu ditujukan untuk memastikan tidak ada pihak asing yang ikut serta dalam kepemilikan perusahaan perikanan tangkap.

Selain itu, tambahan persyaratan juga ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban.

“Kita berharap pemohon memahami tanggungjawabnya, misal laporan keuangan dan SPT pajak. Karena ini ada DNI yang baru saja, tanggal 18 Mei lalu dikeluarkan Pak Jokowi. Ini (syarat tambahan) memastikan agar tidak ada pemodal asing, pemilik asing, kru asing. Ini akan kita perkuat kebijakannya,” kata Zulficar kepada wartawan, usai penyerahan 312 dokumen ke nelayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Zulficar menyampaikan, DJPT berencana melengkapi persyaratan di usaha perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap  agar sejalan dengan kebutuhan dan merespons Perpres DNI yang dikeluarkan Presiden.

“Berbagai hal yang selama ini mungkin belum masuk, dan perlu, akan coba diakomodir dalam rencana revisi tersebut, biar lebih utuh dan efektif,” kata Zulficar.

Persyaratan yang semakin lengkap di pihak pelaku usaha akan mendukung basis data (database) pemerintah, dan mempermudah proses selanjutnya.

Zulficar menambahkan, kelengkapan persyaratan juga bagian dari transparansi dan memastikan semua pemilik kapal menunaikan kewajibannya.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, DJPT KKP, Saifuddin mengatakan, pada intinya KKP tidak bermaksud untuk menyulitkan pelaku usaha.

“Tapi untuk database, kita butuh. SPT pajak kan tinggal difotokopi, laporan keuangan juga. Sekali lagi, ini sebagai database kita, karena kita juga diaudit Kementerian Keuangan,” ucap Saifuddin.

Sebagai informasi, Pasal 16 Permen KP 30 tahun 2012 menyebutkan tujuh syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan SIUP, meliputi; (1) rencana usaha; (2) fotokopi NPWP pemilik kapal atau perusahaan; (3) fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan; (4) surat keterangan domisili usaha; (5) fotokopi akta pendirian perusahaan; (6) fotokopi pengesahan badan hukum; serta (7) surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com