Gubernur Jatim Pastikan Proyek Air Minum Umbulan Disepakati Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menjanjikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim bakal menyepakati proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bulan ini.

Dengan demikian proyek air bersih yang direncanakan sejak 1973 itu bisa terealisasi.

Demikian disampaikan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo usai rapat koordinasi, Rabu (22/6/2016).

Rapat yang dipimpin Darmin Nasution itu dihadiri oleh, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Kepala LKPP, Soekarwo, dan Direktur Utama Pertamina.

"Masalah SPAM Umbulan ini ada dua. Pertama, persetujuan dari DPRD Provinsi belum didapat Gubernur Jatim. Tadi Pak Gubernur sudah memastikan diharapkan bahwa DPRD Jatim bisa memberikan persetujuan pada bulan ini juga," kata Wahyu kepada wartawan.

Proyek senilai Rp 4,5 triliun tersebut juga terkendala persetujuan bantuan dana atau Viability Gap Fund (VGF) dari Kementerian Keuangan.

Namun dijelaskan Wahyu, VGF ini baru bisa diterbitkan Kementerian Keuangan setelah ada persetujuan dari DPAM Pasuruan terhadap studi kelayakan dan Detil Engineering Design (DED) yang disiapkan.

"Sampai saat ini belum dikeluarkan VGF karena ada beberapa isu," sambung Wahyu.

Pertama, adanya permintaan dari Kabupaten Pasuruan agar masyarakat yang berada di atas sumber air juga mendapatkan akses air bersih. Memang, kata Wahyu, kondisi di lokasi tersebut sangat rawan dengan air bersih.

"Kementerian PU sudah menyanggupi akses untuk masyarakat, asal mereka memenuhi syarat. Kementerian PU akan mengalokasikan dananya untuk akses air bersih masyarakat di empat Kecamatan, 30 desa rawan air," ucap Wahyu. Isu kedua yakni sambungan distribusi yang membutuhkan dana hingga Rp 350 miliar.

Awalnya, investasi untuk sambungan distribusi ini menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten Pasuruan.

Namun nampaknya hal itu akan memberatkan Pemda Kabupaten Pasuruan. "Sehingga tadi disepakati, akan dibagi antara pusat, provinsi, dan Pemda Kabupaten sendiri," kata Wahyu.

Isu lainnya yang menyebabkan VGF belum keluar yaitu soal porsi sambungan domestik dan non-domestik.

Pemda Kabupaten Pasuruan menginginkan agar porsinya 50:50. Akan tetapi, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, yang terpenting adalah kebutuhan masyarakat terpenuhi (domestik).

Wahyu menuturkan, isu-isu tersebut diharapkan bisa selesai akhir bulan ini. Dengan begitu, pada bulan depan sudah bisa dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan pihak konsorsium, yakni PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.