DPR Minta Ada Anggaran Khusus untuk Operasi Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat fenomena gejolak harga pangan berulang setiap tahunnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengalokasikan anggaran untuk program operasi pasar yang dilakukan pemerintah.

“Setiap fluktuasi harga terjadi, Perum Bulog yang selalu ditunjuk untuk menjalankan operasi pasar, padahal mereka tidak punya anggaran untuk melakukan itu,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron.

Herman menambahkan, kebijakan tersebut tidak tepat karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memiliki anggaran dalam pelaksanaan operasi pasar.

“Selama ini Bulog menggunakan biaya komersial mereka, itu jelas sangat membebani. Jadi memang harus ada anggaran pemerintah yang disiapkan,” katanya.

Herman menilai, Kementan merupakan instansi yang strategis dan tepat dalam melakukan operasi pasar.

“Ini kan berurusan langsung dengan petani. Kalau harganya timpang, di petani rendah tapi di konsumen tinggi, kan Kementan yang membeli langsung kepada petani, dengan harga yang layak, melalui Bulog,” jelasnyaa.

Herman mengungkapkan alokasi sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun sudah cukup untuk membuat operasi pasar dengan mekanisme yang baik dan benar.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan betapa pentingnya anggaran untuk operasi pasar.

“Ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ada duplikasi anggaran untuk operasi pasar, maka dari itu harus dibuat anggarannya sendiri. Disinergikan jadi satu, jangan sampai operasi pasar dilakukan banyak pihak,” tegas Ichsan.