Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU Duga Telkomsel Borong "SIM Card" Indosat di Luar Jawa

Kompas.com - 23/06/2016, 07:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil pihak perusahaan penyedia layanan telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pasalnya, KPPU menduga Telkomsel melakukan praktik monopoli dengan cara yang tidak sehat.

Ketua KPPU M Syarkawi Rauf mengatakan, pemanggilan terhadap Telkomsel akan dilakukan pada Jumat (24/6/2016) mendatang. Dalam pemanggilan tersebut, KPPU akan meminta klarifikasi dari pihak Telkomsel.

"Kami ingin klarifikasi ke Telkomsel terkait dengan dugaan mereka melakukan monopoli dengan cara memborong semua SIM Card milik Indosat. Itu di luar Jawa," ujar Syarkawi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/6/2016) malam.

Syarkawi menjelaskan, Telkomsel menguasai 80 persen pangsa pasar telekomunikasi seluler di luar Jawa. Dalam undang-undang, praktik penguasaan pasar tersebut masuk dalam kategori monopoli.

Sebagai perusahaan monopoli, kata Syarkawi, Telkomsel tidak bisa menghambat konsumen pelaku usaha lain untuk berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Hambatan semacam itu, imbuhnya, masuk dalam kategori pelanggaran hukum persaingan.

"Monopoli itu sudah lama kalau Telkomsel. Di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, hampir semuanya penguasaan pasar oleh Telkomsel. Lebih dari 50 persen komunikasi suara, data, maupun SMS. Kalau pemborongan itu baru," ungkap Syarkawi.

Kalau dugaan itu terbukti, KPPU akan menjatuhkan sanksi administratif kepada Telkomsel.

Sanksi tersebut, kata Syarkawi, bisa berupa memasukkan Telkomsel dalam blacklist maupun pembatasan operasi.

"Di undang-undang kita monopoli tidak dilarang. Yang dilarang adalah praktik monopoli yang dilakukan menghambat pelaku usaha berhubungan dengan konsumennya," jelas Syarkawi.

(Baca: Indosat Diminta Ajukan Protes Resmi Terkait Monopoli Telkomsel)

Kompas TV Beli Pulsa Kini Bisa Lewat Go-Jek

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com