Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkop: Ada "Tax Amnesty", UMKM Harus Berbenah Diri

Kompas.com - 30/06/2016, 08:15 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty hasil pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakomodasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin mengikuti program "tax amnesty".

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menjelaskan, dengan terakomodasinya UMKM dalam tax amnesty, mereka harus segara berbenah diri.

"UKM harus bisa berbenah diri, kalau memang ingin mengikuti program tax amnesty," jelas Braman Setyo di Rumah Dinas Menteri Koperasi dan UKM Jakarta, Rabu (29/6/2016).

"Bagaimana supaya mereka masuk di dalam program ini? Ya tentunya UKM harus catat pembukuan, tertib administrasi, semua harus dilakukan," tambah Braman.

Dia menegaskan, pihaknya saat ini fokus untuk mensosialisasikan tax amnesty kepada UKM.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tarif pajak berlaku kepada pelaku usaha yang mendapatkan omzet Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir.

Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang melaporkan harta nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar maka akan dikenakan tarif tebusan pajak sebesar 0,5 persen.

Sedangkan, bagi pelaku usaha yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar akan dikenakan tarif tebusan 2 persen.

Bambang menuturkan, tarif tebusan untuk UMKM tak ada tahapan waktu. Dengan itu, berlaku sejak awal sampai berakhirnya tax amnesty yaitu 31 Maret 2017.

"Nggak ada bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Ini berlaku dari awal sampai akhir berlakunya undang-undang," imbuh Bambang.

Kompas TV Pemerintah Akan Sosialisasikan UU Pengampunan Pajak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com