Sarana Publik Belum Ramah bagi Kaum Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Komnas Perlindungan Anak Ilma Sovri Yanti menyatakan, sebagian besar sarana dan fasilitas transportasi publik yang ada di Indonesia belum ramah bagi para penyandang disabilitas.

Padahal, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang baru saja disahkan, para penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara.

Terkait dengan kegiatan mudik menyambut hari raya Idul Fitri, kaum disabilitas pun pasti banyak yang ingin pulang ke kampung halaman.

Namun, keinginan mereka itu kerap terpaksa diurungkan lantaran banyak hambatan yang ada di lingkungan sekitar yang menyulitkan mereka untuk mobilisasi.

“Terkait dengan isu mudik adalah bagaimana mereka diberikan hak pelayanan publik, memperoleh akomodasi yang layak, bermartabat, dan tidak ada diskriminasi, disediakan pendamping, penerjemah, serta fasilitas yang mudah diakses tanpa tambahan biaya,” ujar Ilma di Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Ilma menyatakan, kaum disabilitas seringkali dirugikan, baik dalam hal stigma maupun proses pelayanan fisik.

Tidak jarang mereka harus mengeluarkan biaya tambahan dan bahkan memperoleh diskriminasi hingga penolakan pelayanan.

Menurut Ilma, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerjasama dalam menyediakan layanan publik untuk kaum disabilitas.

Keduanya, lanjut dia, wajib menyediakan layanan yang mudah diakses penyandang disabilitas, termasuk dalam hal transportasi.

“Sebelum ada undang-undang ini, hak-hak kaum disabilitas merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial. Akan tetapi, setelah ada undang-undang ini, ada 19 institusi yang wajib terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” ungkap Ilya.

Pada kesempatan yang sama, Farid Arifandi dari Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial RI menjelaskan, dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang terjadi saat ini, sudah saatnya kaum disabilitas dipikirkan hak-haknya dalam pembangunan fasilitas publik.

Menurut Farid, pembangunan seharusnya bersifat universal, di mana kaum disabilitas juga masuk di dalamnya.

“Konsep pembangunan terkait kaum disabilitas itu universal, artinya bisa digunakan oleh semua orang. Misalnya membangun jalan landai itu bukan hanya untuk kaum disabilitas, tapi juga untuk mereka yang sakit agar dapat mudah dimobilisasi. Atau ketika membuat titian, itu dapat digunakan untuk anak-anak,” jelas Farid.