Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Repatriasi Harus Masuk Sektor Rill

Kompas.com - 13/07/2016, 14:59 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan dana repatriasi nantinya tidak boleh hanya berputar-putar di sektor keuangan dan pasar modal. Dana ini harus masuk ke sektor rill untuk menggerakan perekonomian sampai ke daerah, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Kalau kami cermati, ada potensi dana-dana repatriasi tax amnesty ini nantinya cuma berputar-putar di pasar modal dan sektor keuangan atau nanti banknya masukan lagi ke SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau instrumen investasi yang tidak produktif untuk perekonomian," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H Andi Karumpa dalam laporan tertulisnya, Rabu (13/7/2016).

Andi mengatakan, pasar modal dan sektor keuangan sebaiknya hanya merupakan pintu masuk bagi dana-dana tersebut. Namun tujuan akhirnya harus bermuara ke sektor ril. Sebelumnya pemerintah sudah menunjuk tujuh bank penampung dana repatriasi.

Selain itu, pasar modal telah merasakan dampak dari sentimen program tax amnesty. Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini akan sanggup menampung dana repatriasi hingga Rp 200 triliun.

Dengan tambahan uang tersebut, kapitalisasi pasar di BEI diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun di akhir tahun ini.

Meski demikian Andi mengingatkan, agar instrumen investasi yang disiapkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut tidak hanya berputar-putar di pasar modal dan lembaga keuangan.

Dari pengamatan Kadin, instrumen investasinya hanya itu-itu saja di seputar mengambil untung di pasar modal atau antar lembaga keuangan saja.

"Kami belum lihat ada instrumen investasi jangka panjang ke sektor rill misalnya ke infrastruktur seperti apa, manufaktur seperti apa, pembangkit listrik seperti apa, atau usaha kecil menengah seperti apa," terang Andi.

Dikatakannya, banjir dana masuk ke dalam negeri akan berdampak negatif terhadap perekonomian, bila tidak diarahkan ke sektor-sektor produktif.

"Salah-salah malah bisa memicu inflasi, industri tidak kompetitif. Bagi perekonomian ini malah tidak sehat. Sebab itu, dia musti bermuara ke sektor ril dalam jangka panjang," tandas Andi.

Menurut Andi, bila dana tersebut hanya tiba di sektor keuangan dan investasi surat berharga serta pasar modal, dirinya mengkhawatirkan akan terulang pengalaman serupa di perekonomian nasional, dimana sektor keuangan sangat sehat dan kuat namun dunia usaha dan sektor ril mengalami kekeringan modal.

Hal itu, kata Andi, terlihat dari tingginya profitabilitas perbankan nasional namun penetrasi kreditnya masih sangat terbatas. Bahkan kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan terus meningkat tajam.

Oleh sebab itu, Kadin berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi intermediasi perbankan jelang diberlakukannya tax amnesty.

"Kami berharap agar OJK mempersiapkan perbankan kita menghadapi aliran dana repatriasi," pungkas Andi.

Kompas TV "Tax Amnesty" Sangat Dahsyat?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com