Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digugat di MK, DPR Khawatir UU Pengampunan Pajak Tak Jalan

Kompas.com - 14/07/2016, 09:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan judicial review atau uji materi atas Undang-undang Pengampunan Pajak memunculkan kekhawatiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kebijakan pengampunan pajak tidak berjalan.

"Ini ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Saya khawatir UU Tax Amnesty ini tidak bisa dijalankan," kata pimpinan sidang badan anggaran DPR-RI Jazilul Fawaid, di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah untuk menyiapkan pembelaan dalam menghadapi uji materi UU Pengampunan Pajak.

Informasi saja, PKB merupakan satu dari tujuh fraksi di DPR yang mendukung UU Pengampunan Pajak.

Sedangkan tiga fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan nota keberatan (minderheid nota) dalam pembahasan akhir tingkat II UU Pengampunan Pajak.

"Mohon ini pemerintah siapkan pengacara-pengacara yang hebat dan tangguh," ucap Jazilul.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan, sebagai Ketua Panja Tax Amnesty dari unsur pemerintah dirinya bersedia hadir dalam sidang uji materi, jika mendapat panggilan.

Ken juga menyampaikan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pun siap hadir jika diundang.

"UU ini tidak untuk kepentingan sekelompok, tapi segenap, seluruh bangsa dan negara. Itu (UU) merupakan keputusan paripurna. Jadi, ya yang tergugat jadinya semua dan banyak," tegas Ken.

Kemarin Selasa (12/7/2016), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa Presiden meminta agar para menteri membentuk tim untuk menghadapi gugatan judicial review UU Pengampunan Pajak. Leader tim dikabarkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tadi Presiden minta supaya segera dikoordinasikan, membentuk timnya untuk kalau nanti sudah resmi diundang (MK), supaya kemudian merumuskan pembelaan pendapat kita," kata Darmin. (Baca: Presiden Minta Para Menteri Bentuk Tim Hadapi Gugatan UU Pengampunan Pajak ).

Kompas TV "Tax Amnesty" Sangat Dahsyat?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com