Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Tolak Penerapan Cukai Plastik

Kompas.com - 20/07/2016, 22:37 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah rencananya akan mengenakan tarif cukai pada kemasan plastik  karena kemasan plastik dianggap memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan pihaknya menolak atas rencana pemerintah tersebut.

"Gapmmi menolak bersama 16 asosiasi lainnya," ujar Adhi kepada Kompas.com, Rabu (20/7/2016).

Menurut Adhi ada banyak hal yang kontraproduktif bila kebijakan tersebut benar-benar dijalankan, seperti penurunan penjualan, menurunnya investor masuk ke Indonesia hingga lapangan kerja yang menurun.

"Daya saing memburuk, penurunan penjualan, investor menurun minatnya masuk Indonesia, harga dan inflasi naik, beban konsumen meningkat, lapangan kerja menurun. Dampak tidak langsung ke sektor lain termasuk ke logistik distribusi," papar Adhi.

Menurutnya, bila cukai kemasan plastik dijalankan, pemerintah tidak akan mendapatkan income yang maksimal, dan saat ini pun sampah kemasan plastik baik botol minuman dan cup makanan sudah dapat didaur ulang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

"Sedangkan pemerintah tidak mendapatkan manfaat apa-apa bahkan pendapatan negara turun menurut kajian ekonom UI. Dan pengendalian sampah plastik juga tidak tercapai karena memang yang disasar sampah botol dan cup plastik tidak ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun tidak mengotori lingkungan. Ada nilai jual yang dijalankan oleh pemulung dan recycle industri," jelas Adhi.

Adhi menekankan, seharusnya pemerintah melakukan kajian ulang dan mengedepankan kepentingan nasional.

"Pemerintah harus kaji ulang dan mencari sumber pendanaan lain yang lebih baik, nasional interest harus dikedepankan," pungkas Adhi.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR RI akan membahas bersama rencana pungutan cukai kemasan plastik pada pekan depan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com