Dana Repatriasi Pengampunan Pajak yang Masuk Ke BNI Diperkirakan Rp 75 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memperkirakan dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan masuk ke perseroan serta anak usahanya mencapai Rp 75 triliun.

Direktur BNI, Panji Irawan merinci, Rp 55 triliun akan masuk ke produk induk usaha dan Rp 25 triliun tersebar ke produk anak usaha.

"Untuk induk bisa masuk ke giro dan deposito, kalau anak usaha bisa ke BNI Securities untuk transaksi order pembelian saham, bond, obligasi dan lain-lainnya," ujar Panji di Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Selain itu, bagi wajib pajak yang ingin menempatkan dananya ke produk syariah, perseroan pun telah menyiapkan BNI Syariah yang dapat dijadikan alternatif instrumen investasi para peserta tax amnesty.

BNI telah menyiapkan 1.800 kantor cabang di seluruh Indonesia dan 6 kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi.

Panji mengatakan, Kementerian Keuangan telah menetapkan tiga institusi keuangan sebagai pintu masuk dana repatriasi tax amnesty, yakni bank umum, manajer investasi, dan perusahaan pedagang efek.

Untuk bank umum, pintu masuk pertama yang dapat digunakan adalah produk simpanan dan layanan trustee, yang BNI telah mendapat izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan layanan trustee.

Pintu masuk kedua dari BNI yaitu produk BNI Tresuri dan wealth management. Melalui produk BNI Tresuri, nasabah atau wajib pajak dapat memilih berbagai produk seperti deposit on call (DOC), money market account, atau institutional bond.

Sementara itu, BNI Wealth Management telah siap dengan berbagai layanan mulai dari private client service hingga financial planning service.

Pintu masuk ketiga, lanjut Panji dapat menggunakan produk-produk BNI Securities yang berperan melayani nasabah sebagai investment banking, fixed income brokerage, hingga equity brokerage.

Sedangkan pintu masuk keempat adalah melalui produk-produk yang disiapkan oleh BNI asset management, yaitu kontrak pengelolaan dana (KPD), reksadana penyertaan terbatas (RDPT), dan dana investasi real estate (DIRE).